BPOM Rilis Daftar 53 Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Terlarang

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 07:44 WIB
BPOM Rilis Daftar 53 Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Terlarang/ilustrasi (pixabay)
BPOM Rilis Daftar 53 Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Terlarang/ilustrasi (pixabay)

Total temuan obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal dan atau mengandung BKO yang ditemukan pada 3.382 fasilitas produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, memiliki nilai keekonomian Rp21,5 miliar.

Nilai Keekonomian

Sementara itu, nilai keekonomian temuan kosmetika ilegal dan atau mengandung bahan dilarang/berbahaya adalah sebesar Rp42 miliar, berdasarkan pemeriksaan pada 4.862 fasilitas produksi dan distribusi kosmetika.

Terhadap berbagai temuan tersebut, Badan POM melalui Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban ke fasililitas produksi dan distribusi, termasuk retail.

Sebagai tindak lanjut pengawasan, pemilik nomor izin edar telah diperintahkan untuk menarik produk-produk tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Badan POM juga mencabut izin edar obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetika tersebut.

“Kepada produsen yang memproduksi dan importir yang memasukkan produk mengandung bahan berbahaya dan/atau ilegal ke wilayah Indonesia, diperintahkan untuk melakukan penarikan produk dari peredaran untuk dimusnahkan. Apabila ditemukan indikasi pidana, maka akan dilakukan proses pro-justitia oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Badan POM,” tegas Reri Indriani.

Terkait penanganan melalui proses pro-justitia, selama periode yang sama, Badan POM telah mengungkap 69 perkara pidana di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta 89 perkara di bidang kosmetika.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan terkait perkara pidana di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan berupa penjara 2 tahun dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan 3 bulan.

Sementara itu, untuk perkara di bidang kosmetika, berupa penjara 2 tahun dan denda 25 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan.

BPOM kembali menegaskan agar pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Halaman:

Editor: Eries Adlin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wali Kota Bekasi Lantik Direksi PT Sinergi Patriot

Selasa, 19 Oktober 2021 | 07:38 WIB

Ratusan Peserta Meriahkan Pasundan Ride bank bjb 2021

Selasa, 12 Oktober 2021 | 17:12 WIB

bank bjb Sabet Tiga Penghargaan TOP GRC Award 2021

Kamis, 7 Oktober 2021 | 18:18 WIB

Begini Syarat dan Ketentuan Vaksinasi di Mal

Rabu, 6 Oktober 2021 | 07:07 WIB
X